• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

ADVANCING SOCIAL JUSTICE: RESHAPING THE FUTURE OF WORK IN A POLARIZED WORLD

REPORTASE KONFEDERASI KASBI : AGENDA KONFERENSI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE) - ILC KE-113 TAHUN 2025

June 16, 2025
in News
Home Collective Idea News
Share on FacebookShare on Twitter

 

1 of 6
- +

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Geneva, Swiss – Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 sedang berlangsung pada 2-12 Juni 2025 di markas besar ILO dan Kantor PBB di Jenewa, Swiss. Sidang pleno ILC – ILO ke-113 dihadiri oleh Serikat Buruh dari sekitar 190 negara. Indonesia mendelegasikan serikat buruh yang diketuai oleh Jumhur Hidayat, perwakilan Serikat Buruh anggota LKS Tripartit Nasional, dan tambahan perwakilan Serikat buruh dengan pembiayaan secara mandiri. Konfederasi KASBI hadir sebagai salah satu Serikat Buruh dari Indonesia yang didelegasikan oleh Sunarno (Ketua Umum PP KASBI) dan Simon (Kordinator Departemen Hubungan Internasional PP KASBI).

International Labour Conference/ILC yang bertajuk “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World” ini menjadi penting menimbang penguatan solidaritas global yang dihadapkan oleh ketimpangan dan transformasi dunia kerja pasca pandemi, krisis iklim, dan perkembangan teknologi digital. Kabar dari sidang pada tanggal 3 Juni 2025, menyepakati beberapa resolusi penting untuk perjuangan solidaritas dunia, diantaranya; Menetapkan dan memutuskan Palestina sebagai anggota tetap ILO, Menyerukan dukungan dan solidaritas bagi Buruh Myanmar untuk mendapatkan kebebasan berserikat, dan melawan junta militer Myanmar sebagai rezim anti Serikat buruh. Selain dua hal tersebut, terdapat beberapa resolusi penting atas isu-isu perburuhan yang saat ini berlangsung untuk mendapat perbaikan kedepan.

Konferensi kali ini juga dihiasi dengan pidato delegasi Serikat Buruh dari Indonesia, terdapat pandangan khusus yaitu penekanan bahwa kaum buruh merupakan unsur yang paling memahami ketidakadilan, terutama dalam era digital. Tantangan tehadap eksploitasi dalam Industri Platform perlu dijawab dengan adil, layak, dan bermartabat. Solidaritas buruh di seluruh dunia menjadi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan peradaban global. Buruh/Pekerja harus terfasilitasi dengan keselamatan kerja dan pekejaan yang layak. Konvensi ILO menyepakati terkait pengakuan buruh/pekerja platform sebagai keberhasilan Serikat Buruh di berbagai belahan dunia yang gigih mendesak pemerintah masing-masing di setiap negara.

Sesudah melewati diskusi dan debat sengit, Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 akhirnya menjadi sejarah baru. Suatu kesepakatan penting digapai oleh delegasi buruh dari berbagai negara: mengganti istilah “mitra ojek online” dengan “Pekerja Platform Digital.” Lebih dari itu, mereka berhasil mendorong persoalan penting ini menjadi Konvensi ILO yang mengikat, bukan hanya rekomendasi yang tidak mengikat. Keputusan yang membawa semangat baru bagi buruh/pekerja platform di seluruh dunia.

Kemudian, yang tak kalah membanggakan yaitu berkat delegasi buruh Indonesia di ILC-ILO yang masif mengupayakan konvensi tersebut dengan segala rintangan dan tantangan, terciptanya konvensi ILO yag mengikat. Awalnya, terjadi perdebatan yang interaktif antara gagasan dikeluarkan konvensi yang mengikat secara hukum atau menyerahkan pengaturan ini pada kebijakan nasional di masing-masing negara. Sehingga resmi dikeluarkannya Konvensi ILO yang mengikat tentang Pekerja Platform Digital, suatu capaian besar dalam sejarah perjuangan buruh internasional dan angin segar di era industri digital. Setelah melalui diskusi panjang, sekarang status dan hak-hak pekerja platform resmi diakui dalam ILC-ILO Tahun 2025.

Selain Konvensi ILO tentang status dan hak-hak buruh/pekerja platform, para delegasi Serikat Buruh dari Indonesia juga berhasil memenangkan gagasan terbitnya amandemen terhadap Konvensi ILO tentang Kemaritiman. Konvensi ILO terkait Kemaritiman menjadi penting dan krusial sebagai keadilan dan perlindungan bagi seluruh buruh/pekerja di sektor maritim. Delegasi dari Indonesia membawa pengaruh signifikan dan katalis atas keputusan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Jepang. Akhirnya, secara resmi konvensi ILO mengenai Kemaritiman diputuskan untuk diamandemen.

Menurut Konfederasi KASBI sebagai Serikat Buruh yang juga memenangkan gagasan tersebut, selepas Konferensi ILC-ILO pada tahun ini tentu sudah semestinya bagi Serikat Buruh Indonesia untuk mendorong Pemerintah Republik Indonesia melahirkan suatu regulasi dan kebijakan terkait jaminan dan perlindungan seluruh buruh/pekerja platform dan kemaritiman yang adil dan bermartabat agar mendapatkan hak-hak normatif seperti layaknya buruh/pekerja di sektor lainnya.

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!
Jayalah Internasionale!

Salam Muda Berani Militan!
Geneva, Swiss, 9 Juni 2025

Sunarno – Ketua Umum Konfederasi KASBI

Previous Post

Presented in the meeting between Indonesia’s Economic Justice Coalition (MKE Coalition) with International Trade Committee of the European Parliament (INTA)

Next Post

Simposium Nasional Soal Industri Hijau

admin_hints

admin_hints

Discussion about this post

Follow Us

  • Perdagangan global bukan cuma soal ekspor, impor, atau angka pertumbuhan ekonomi. Ada kepentingan besar, perebutan pengaruh, dan relasi kuasa yang ikut menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang berisiko tertinggal.

Lewat dialog publik “Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi dan Masa Depan WTO”, kita diajak melihat lebih kritis arah perdagangan dunia di tengah rivalitas negara-negara besar dan menguatnya proteksionisme.

#PerdaganganBebas #WTO #KeadilanEkonomi #KedaulatanEkonomi #RuangKebijakan
  • Perdagangan internasional kini tidak hanya dipandang sebagai instrumen efisiensi ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi negara dalam melindungi kepentingan nasional dan keamanan ekonomi. Menguatnya nasionalisme ekonomi, proteksionisme, dan economic statecraft, termasuk perang dagang AS–Tiongkok, memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perdagangan bebas sedang mengalami kemunduran, atau justru bertransformasi menjadi sistem yang semakin selektif dan strategis?

Di tengah perubahan tersebut, relevansi dan kapasitas WTO dalam menjaga sistem perdagangan multilateral berbasis aturan ikut dipertanyakan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang membutuhkan ruang kebijakan (policy space) untuk pembangunan. 

Kegiatan dialog publik ini diselenggarakan oleh Fakultas HI Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE), diharapkan dapat menjadi ruang diskusi kritis bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil untuk membahas isu tersebut.

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/rekan-rekan anggota Koalisi MKE untuk hadir pada:

📌 *Dialog Publik: Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi dan Masa Depan WTO*
🗓️ Hari/Tanggal: Rabu, 21 Oktober 2026
⏰ Waktu: 13.00 WIB - selesai
📍 Tempat: Ruang Teater, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

#KoalisiMKE #KeadilanEkonomi #UniversitasDiponegoro #UNDIP #AkademisiDanMasyarakatSipil
  • Here are a few glimpses of resistance from around the world.
ISDS threatens public policy space, social justice, and environmental protection. Let’s unite our voices during the **Global Action Days Against ISDS!*

#IsdsOutClimateJusticeIn #ISDSThreatensOurPlanet #ClimateJustice #StopISDS #ISDSfree

@pwypindonesia @resourcejusticenetwork @thirdworldnetwork @publicservicesinternational @lciti.fhui @pacificnetworkonglobalisation @aftinet @focussouth @bilaterals_org @powershift_ev
  • ISDS THREATENS OUR PLANET – PART 5

Video 5 - ISDS Attacks the Marine Environment 

Getting paid billions without even mining? Welcome to the reality of ISDS. ☣️

Even when governments enforce international marine protections—like UNCLOS—foreign investors can use complex corporate web structures to sue for "lost future profits". 🤯🙄

Corporations can extract millions from public coffers simply because a country chooses to protect its ocean. 🌊 

We can NOT allow secretive trade mechanisms to exploit our oceans and public money.

Join us to fight against corporate power through www.stopsids.global

Stay tuned for the next parts as we reveal how ISDS threatens our planet!

#IsdsOutClimateJusticeIn #ISDSThreatensOurPlanet #ClimateJustice #StopISDS #ISDSfree

@pwypindonesia @resourcejusticenetwork @thirdworldnetwork @publicservicesinternational @lciti.fhui @pacificnetworkonglobalisation @aftinet @focussouth @bilaterals_org @powershift_ev
  • ISDS THREATENS OUR PLANET – PART 4

Is it possible to stop ISDS? ⛓️‍💥⛔️

Absolutely—and countries are already doing it! 🌍

From Indonesia and India terminated outdated bilateral investment treaties, to Germany exiting the Energy Charter Treaty, governments worldwide are realizing the danger of corporate courts. 😵✊🏽

Our Governments must STOP fearing corporate scaremongering.

Evidence shows foreign investment relies on resources, market size, and infrastructure—not ISDS clauses.

We call on governments to stand firm, exit toxic investment treaties, and protect national policy space! 🚨

Join us to fight against corporate power through www.stopsids.global

Stay tuned for the next parts as we reveal how ISDS threatens our planet!
#IsdsOutClimateJusticeIn #ISDSThreatensOurPlanet #ClimateJustice #StopISDS #ISDSfree

@pwypindonesia @resourcejusticenetwork @thirdworldnetwork @publicservicesinternational @lciti.fhui  @pacificnetworkonglobalisation @aftinet @focussouth @bilaterals_org @powershift_ev
  • ISDS THREATENS OUR PLANET – PART 3

Resource sovereignty is under attack. 🛘‼️

As the race for critical minerals speeds up, Global South countries are facing the risks of ISDS.

When Governments enact raw material export bans, enforce local processing, or protect indigenous lands, multinational corporations use ISDS to sue for billions of US dollars. 💸 

In countries like Indonesia and the Philippines, these corporate threats hold indigenous rights, environmental protections, and national policies hostage. 😵

Therefore, we demand an end to investment treaties with ISDS permanently and prioritize community rights over corporate greed! 🫵🏼✊🏽

Join us to fight against corporate power through www.stopsids.global

Stay tuned for the next parts as we reveal how ISDS threatens our planet!

#IsdsOutClimateJusticeIn #ISDSThreatensOurPlanet #ClimateJustice #StopISDS #ISDSfree

@pwypindonesia @resourcejusticenetwork @thirdworldnetwork @publicservicesinternational @lciti.fhui  @pacificnetworkonglobalisation @aftinet @focussouth @bilaterals_org @powershift_ev
  • ISDS THREATENS OUR PLANET – PART 2

ISDS Attacks Tax Justice 

Who pays the price when your Government is being sued through ISDS? YOU do. 💸😰

Fossil fuel corporations often seek tax avoidance, when Governments ask for them to pay–they’re threatened with ISDS claims.

When corporations use ISDS to attack national policies, Government budgets take a massive hit.

Losing an ISDS case or even paying high-powered legal teams to defend against one, drains public funds that belong to the people. 💰👥

Fewer public funds means reduced budget for important public services such as healthcare, education, and social security programs. ⛓️‍💥📉

ISDS doesn’t just protect investors but it actively steals communities of their rights to public services. 🥷

Join us to fight against corporate power through www.stopsids.global

Stay tuned for the next parts as we reveal how ISDS threatens our planet!

#IsdsOutClimateJusticeIn #ISDSThreatensOurPlanet #ClimateJustice #StopISDS #ISDSfree

IsdsOutClimateJusticeIn ISDSThreatensOurPlanet ClimateJustice StopISDS ISDSfree 

@pwypindonesia @resourcejusticenetwork @thirdworldnetwork @publicservicesinternational @lciti.fhui @pacificnetworkonglobalisation @aftinet @focussouth @bilaterals_org @powershift_ev
  • ISDS Threatens Our Planet - Part 1

ISDS Attacks Coal Phase Out

How are corporate courts blocking urgent climate action? ⚠️🌏
Imagine a mechanism where Governments are chilled from taking robust climate actions out of fear from getting sued by corporations.

Yes, the mechanism is called Investor-State Dispute Settlement (ISDS). It allows foreign corporations to sue governments in secret tribunals for billions of dollars whenever public policies ”threaten” their future profits. 🤯🤬

Clive Palmer’s case against Australia shows us that ISDS is being weaponized to delay coal phase-outs and evade democratic accountability.
When corporations can hold climate policy hostage, taxpayers end up paying the price. 

In pushing for an ISDS-free world, we join the global movement on the global days of action against ISDS. 

Join us to fight against corporate power through www.stopsids.global

Stay tuned for the next parts as we reveal how ISDS threatens our planet!

#IsdsOutClimateJusticeIn #ISDSThreatensOurPlanet #ClimateJustice #StopISDS #ISDSfree 

@pwypindonesia @resourcejusticenetwork @thirdworldnetwork @psiglobalunion @lciti.ui @pacificnetworkonglobalisation @aftinet @focussouth @bilaterals_org @powershift_ev

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute