• CAMPAIGN
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
    • Trade Justice
  • COLLECTIVE IDEA
    • ART
    • Article
    • NEWS
    • PUBLICATION
  • GALLERY
  • Sample Page
Sahita Institute
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result
Home Collective Idea News

G20 Diminta Hentikan Agenda Arus Data Lintas Negara

Editorial by Editorial
December 23, 2024
in News
0
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kamis, 1 Desember 2022

KONTEKS.CO.ID – Arus Data Lintas Negara atau Data Free Flow with Trust (DFFT) diharapkan tidak lagi menjadi agenda dalam G20 dimasa presidensi India.

Hal ini lantaran tidak ada jaminan privasi dan keamanan atas sumber daya ekonomi negara negara berkembang. Data yang menjadi sumber daya paling berharga dibawah konsep DFFT tidak berkontribusi pada solusi masalah utama negara berkembang.

Agenda ini memperkuat kekuatiran kolonisasi digital. Sementara beberapa yurisdiksi telah menciptakan hak ekonomi hukum atas data, yang lain secara aktif mempertimbangkannya. Oleh karena itu, adopsi data free Flow with Trust (DFFT) tidak akan menjamin pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang.

Hal tersebut diungkapkan koalisi masyarakat sipil dalam keterangan resminya, Kamis 1 Desember 2022 kepada konteks.co.id. Direktur Sahita Institute (HINTS) Olisias Gultom berharap agar India sebagai presidensi G20 tidak melanjutkan diskusi tentang Data Free Flow with Trust (DFFT).

“Deklarasi G20 Bali masih mendorong kelanjutan diskusi Data Free Flow with Trust (DFFT), sementara tidak ada kesepakatan yang dicapai oleh anggota G20 mengenai agenda ini. G20 bukanlah forum yang tepat untuk membahas masalah tata kelola data digital di mana mayoritas negara berkembang G20, seperti Afrika Selatan, India dan Indonesia, khususnya, masih menolak agenda ini,” jelasnya.

Ia mengungkapkan masalah besar atas arus data lintas negara adalah korporasi besar bidang teknologi sangat diuntungkan dari perluasan digitalisasi ekonomi dengan mengendalikan data di dunia global.

“Siapa yang mengontrol data pada dasarnya dapat mendominasi domain digital. Dan mereka menginginkan hak mutlak untuk mengontrol data yang dihasilkan dalam bisnis. Saat ini mereka juga melakukan lobi mempertahankan monopoli data.”

Pihaknya mendukung UNCTAD untuk mengembangkan ‘kerangka tata kelola data global’ yang membahas aspek data non-ekonomi dan ekonomi. Laporan ekonomi digital 2021 UNCTAD dengan jelas menyatakan bahwa, ketika data dan aliran data lintas batas menjadi semakin menonjol dalam ekonomi global, ada kebutuhan mendesak untuk mengaturnya dengan benar di tingkat internasional.

Jadi, ketika membahas bagaimana mengatur aliran data lintas batas, komunitas internasional perlu melampaui perdagangan dan mempertimbangkannya secara holistik.

Editor: Fauzan Luthsa

Source : https://www.konteks.co.id/dunia/163764440/g20-diminta-hentikan-agenda-arus-data-lintas-negara

Previous Post

Sahita Institute: Indonesia di Bawah Bayang-bayang Kolonialisme Baru Uni Eropa

Next Post

Sikap Tegas Prabowo Berantas Korupsi Syarat Realisasi Hilirisasi Berkedaulatan Rakyat

Next Post

Sikap Tegas Prabowo Berantas Korupsi Syarat Realisasi Hilirisasi Berkedaulatan Rakyat

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Industrialisasi Dari Bawah
  • ISDS, Ancaman dan Risiko Ketika Investor Bisa Gugat Negara
  • IEU CEPA Alarm Peringatan Bagi Kedaulatan Digital Indonesia
  • Gerakan Rakyat Melawan Imperialisme Global di Tengah Tatanan Multipolar
  • Indonesia Di Tengah Badai Dunia

Recent Comments

  1. Siaran Pers Diskusi Publik Hilirisasi dan Perlindungan Buruh “Pemerintah Belum Serius Melindungi Buruh Dalam Agenda Hilirisasi” – Sahita Institute on Transformasi Ekonomi Berkedaulatan Rakyat Dari Perspektif Gerakan Buruh Indonesia
  2. Desakan Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa Agar PerundinganIndonesia-EU CEPA Tak Dilanjutkan – MKE | Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadlian Ekonomi on Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) Layangkan Surat Terbuka Rakyat Indonesia Mengenai Perundingan IEU CEPA dalam Audiensi dengan Kemenko Perekonomian
  3. Desakan Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa Agar PerundinganIndonesia-EU CEPA Tak Dilanjutkan – Sahita Institute on Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) Layangkan Surat Terbuka Rakyat Indonesia Mengenai Perundingan IEU CEPA dalam Audiensi dengan Kemenko Perekonomian

Archives

  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • March 2024
  • February 2024
  • December 2023
  • October 2023
  • July 2023
  • June 2023
  • May 2023
  • March 2023
  • February 2023
  • January 2023
  • November 2022

Categories

  • Art
  • Article
  • Campaign
  • Collective Idea
  • Digital Jusctice
  • Energy Transtition
  • News
  • Publication
  • Trade Justice
  • Uncategorized
  • CAMPAIGN
  • COLLECTIVE IDEA
  • GALLERY
  • Sample Page

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • CAMPAIGN
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
    • Trade Justice
  • COLLECTIVE IDEA
    • ART
    • Article
    • NEWS
    • PUBLICATION
  • GALLERY
  • Sample Page

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.