Jakarta – Pada Jumat 24 Maret 2023, Sahita Institute (Hints) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) mengadakan “Belajar Kolektif Pada Isu Digital”. Diskusi ini diadakan karena pesatnya perkembangan teknologi dan fasilitas digital, terus meluas dan semakin nyata mendorong perubahan-perubahan pada banyak hal. Semua sektor tengah menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Seperti pedang bermata dua, dampak yang ditimbulkan senantiasa memberikan dua sisi yang seringkali kontradiktif. Pada satu sisi memberikan dampak yang positif atau sangat membantu, tetapi pada sisi lain juga memberikan dampak negatif atau dapat merugikan khususnya masyarakat.
Diskusi ini diikuti oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Koalisi MKE seperti Fian Indonesia, IGJ, KPR, Solidaritas Perempuan (SP), SP Farkes, Access Now, dan juga Kaoem Telapak. Masing-masing lembaga tersebut juga mewakili berbagai sektor dan komunitas dalam memandang isu digital. Diskusi sangat interaktif dengan berbagai tanggapan dan pandangan dari peserta yang hadir.
Dalam pembukaan diskusi tersebut, Olisias Gultom dari Hints menyampaikan bahwa “Isu digital terus berkembang dan memang tidak pernah habis didiskusikan dan perlu memang di antara kita berdiskusi saling membagi perkembangan pengetahuan tentang itu karena dalam situasi yang seperti sekarang selalu ada yang baru. Yang kedua ketika saya di Bali waktu itu ketemu dengan beberapa teman dari beberapa negara ternyata mereka mengalami hal yang juga sama seperti di kita bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang digitalnya ternyata suka berada pada level yang berbeda-beda ini diantara komunitas”. “Dan harapannya dalam diskusi kali ini bisa saling memperkuat, dan kita berharap mungkin teman-teman di dalam proses ini nanti kita mendapatkan gagasan-gagasan dan inspirasi inspirasi baru”.
Selanjutnya Olisias Gultom mengemukakan : “Aku pikir kita mulai dari membahas menyamakan bagaimana kita memahami yang dimaksud dengan digitalisasi. Karena terlalu luas aku mengacu ke beberapa perjanjian. Beberapa perjanjian itu menggunakan istilah yang tidak sama ada, yang menggunakan istilah e-commerce, ada yang menggunakan istilah digital trade, ada juga yang menggunakan istilah digital ekonomi. Kalau bagi aku bahasanya yang lebih jelas adalah aktivitas ekonomi yang difasilitasi digital. Aku lebih merasa itu lebih tepat kalau mau kita gunakan karena ada fasilitas di dalam itu. Dalam perkembangannya ada persoalan yang kita listing 11 persoalan yang muncul. Ada 11 poin yang dibahas di dalam perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan isu digital”.
Sementara itu Galesh dari Access Now berpendapat, “Sebenarnya realita di negara ini di mana pemerintah dan hukumnya tuh sampah”. “Ketika kita bicara digitalisasi aku sepakat tadi Bang olis sudah bilang negara akan selalu terlambat, bukan cuman terlambat mereka bahkan tidak punya kerangka untuk memahami teks atau digitalisasi ini seperti apa dan dalam modus per akhir hari ini mereka justru menjadi operator untuk kepentingan mereka. Tadi udah ditunjukin ada berbagai di Indonesia berapa banyak yang cuman buat cuci duit”.
Muslim Silaen dari IGJ juga menyampaikan. “Bagaimana sebenarnya digitalisasi ini bekerja. Apakah dia sekedar misalkan memberikan format-format kita kepada aktivitas manual sebelumnya, kemudian Bagaimana posisi data dan bagaimana posisi infrastruktur di situ, serta bagaimana digitalisasi itu menjadi lebih sempurna”
Namun, Fian Indonesia yang diwakilkan oleh Shabia memiliki pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan digitalisasi berkaitan dengan pertanian/pangan. “Itu sedang diterapkan di pertanian juga, bahwa ketika mereka sudah enggak bisa akses konten yang tidak premium gitu untuk tahu pestisida apa sih yang cocok, nanti mereka harus diarahkan untuk konten yang premium gitu. Dan nanti malah tentunya bisa terjadi ketergantungan karena konten premium. Akhirnya kelompok taninya aja yang beli sama-sama kan makin wajib”.
Diskusi yang bertepatan dengan acara berbuka puasa ini pada akhirnya harus ditutup dengan menyepakati secara bersama-sama akan terus melakukan berdiskusi, berbagi pengalaman dan pengetahuan akan perkembangan isu digital yang dialami oleh setiap sektor. Diskusi ini, selain dalam rangka menambah dan memperkuat pengetahuan diantara MKE, juga akan menjadi bahan awal dalam melakukan advokasi, setidaknya pembangunan narasi yang dianggap penting oleh koalisi.
Penulis : Ramadhan Rizki