Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia (KNMKI) bertajuk “Telaah Kritis Industri Pertambangan dan Hilirisasi Nikel dengan Perspektif Keadilan Sosial dan Lingkungan” diprakarsai oleh 15 organisasi masyarakat sipil untuk mengulas secara kritis berbagai aspek penting dari rantai nilai industri nikel.
Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia (KNMKI) telah mengeluarkan komunike bersama yang menekankan pentingnya mengutamakan hak asasi manusia kelompok-kelompok sosial yang marjinal serta tata kelola lingkungan dan sosial yang berkelanjutan dalam sektor mineral kritis, terutama nikel.
15 organisasi masyarakat sipil yang terkait menegaskan bahwa hilirisasi nikel seharusnya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang layak, namun realitas di lapangan menunjukkan banyak dampak negatif. Pengelolaan sumber daya mineral harus mempertimbangkan hak asasi manusia kelompok-kelompok sosial yang marjinal dan dampak lingkungan secara lebih serius. Organisasi dan komunitas yang aktif dalam advokasi tata kelola nikel yang adil, berkelanjutan, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan, menyerukan kepada pemerintah baru Prabowo-Gibran untuk mendengar langsung suara warga terdampak dan merumuskan kebijakan inklusif dan bertanggung jawab.
Discussion about this post